METRO, SAYLAMPUNG.ID- Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama, menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/wali kota dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Provinsi Lampung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis (14/8/2025).
Kerja sama ini bertujuan menguatkan sinergi melaksanakan tugas dan fungsi mengelola keuangan desa antara pemerintah daerah (pemda) dan kejaksaan di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Kegiatan itu juga hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta Forkopimda Proivinsi Lampung, kepala daerah 15 kabupaten/kota dan Kepala Kejari se-Lampung.
Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama turut hadir bersama Kajari Lamsel Suci Wijayanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lamsel.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, sejak 2014 pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan.
Namun, dalam 10 tahun pelaksanaannya, masih menemukan desa mengalami hambatan, baik masalah teknis maupun khawatir kepala desa mengambil langkah pembangunan.
“Desa ialah garis terdepan pembangunan. Program Jaga Desa ini bukan hambatan, melainkan peluang agar kepala desa lebih leluasa membangun,” ujar Gubernur.
Ia menekankan penting kolaborasi pemda dan kejaksaan mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk melalui memanfaatkan teknologi memantau penggunaan dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Yandri Susanto turut mengapresiasi Kejaksaan Agung atas inisiasi program ini.
Menurutnya, dana desa secara nasional Rp71 triliun, dengan alokasi untuk Lampung Rp2,3 triliun untuk ketahanan pangan, menurunkan stunting, mengembangkan SDM, dan program prioritas lainnya.
“Kepala desa harus dibimbing dan didampingi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung kita bangun sejahtera, Lampung akan maju,” kata Yandri. (Kmf)
